Workshop on Caucus Establishment for Pro Poor Budget

LATAR BELAKANG

Proses perencanaan dan penganggaran daerah yang pro kepada masyarakat miskin dan responsive gender tak dapat diwujudkan hanya dengan dorongan sepihak dari masyarakat sipil. Isu ini perlu didorong oleh berbagai pihak yang turut mempengaruhi proses perumusan, perencanaan dan pembahasan serta implementasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk melakukan inisiasi untuk melihat bagaimana anggaran pemerintah daerah lebih berpihak bagi kepentingan masyarakat miskin. Oleh karena itu para pihak perlu menyamakan persepsi untuk merumuskan agenda-agenda ke depan untuk mendorong masalah ini. Kerja-kerja advokasi untuk masalah ini tidak hanya dilakukan oleh NGO sebagai bagian dari masyarakat sipil, akan tetapi keterlibatan DPRD dan Eksekutif yang lebih banyak bersentuhan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah perlu menjadi mitra strategis. Kemitraan antara kelompok masyarakat sipil, DPRD dan Eksekutif akan mempercepat proses pengintegrasian isu gender dan masalah kemiskinan masuk dalam agenda-agenda penyusunan dan pembahasan anggaran daerah.

KOPEL Sulawesi yang selama ini banyak mendorong kebijakan penganggaran daerah merasa penting untuk mendorong terjalinnya hubungan kemitraan antara DPRD, eksekutif dan kelompok masyarakat sipil sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problem bagi stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri. KOPEL berharap agar kemitraan yang terjalin antara masyarakat sipil, DPRD, dan eksekutif dapat terwujud. Sehingga setiap problem yang terjadi di DPRD terkait dengan fungsi-fungsinya dapat dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi sekaligus menjadi tanggung jawab bagi anggota DPRD terhadap konstituennya dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Demikian pula halnya dengan eksekutif – setiap kebijakan yang dijalankan tidak akan menuai sorotan masyarakat jika dapat dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas antara masyarakat sipil, DPRD dan Eksekutif untuk menjalin kerja sama yang didasari atas keterbukaan pada masing-masing institusi sehingga lahir proses demokratisasi di masyarakat.

Jika inisiasi tersebut di atas dapat terwujud, maka segala permasalahan daerah, termasuk problem dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat terselesaikan dengan adanya saling kepemahaman antar berbagai pihak. Bahkan kualitas APBD dapat dijamin jika proses ini berjalan efektif. Kaukus adalah salah satu yang dicita citakan untuk diwujudkan yang dapat dijadikan wadah untuk saling tukar pendapat, diskusi, urung rembuk berbagai isu di daerah. Olehnya itu, intuk menginisiasi lebih awal, KOPEL menfasilitasi hal tersebut dalam sebuah kegiatan workshop.

TUJUAN
Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya saling kepemahaman untuk membentuk sebuah kaukus peduli anggaran yang pro kepada masyarakat miskin dan responsive gender.

HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:
• Peserta memahami pentingnya sebuah gerakan advokasi anggaran yang melibatkan berbagai pihak untuk kepentingan masyarakat miskin;
• Lahirnya sebuah komitmen dari masyarakat sipil, anggota DPRD dan eksekutif dalam mendorong lahirnya sebuah koalisi/kaukus yang aktif melakukan diskusi-diskusi, sharing informasi, dan berbagai hal permasalahan daerah yang dapat diselesaikan melalui saling kepemahaman berbagai pihak;

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 setelah pelantikan anggota DPRD baru hasil Pemilu 2009 di Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu Timur.

PESERTA
Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang di setiap kabupaten/kota yang terdiri dari unsure:
- Anggota DPRD 10 orang
- SKPD 5 orang dari SKPD yang berbeda
- Parlemen Group 5 orang dari kelompok yang berbeda